
Seperti kita ketahui, mulai tanggal 01 Januari 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) resmi dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang berarti bahwa pemungutan dan segala pelayanan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal ini, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Dit P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak melalui website resmi DJP mengumumkan pengalihan BPHTB, agar diketahui oleh masyarakat. Spanduk dan berbagai sarana pun telah dilakukan, tentunya dengan tujuan agar masyarakat mengetahui.
Kemeterian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)merespon pelimpahan wewenang ini dengan rencana pelaksanaan diseminasi informasi maupun pelatihan khusus bagi para SDM Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang akan menangani pengelolaan PBB dan BPHTB ini melalui unit yang mengangani Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perpajakan yaitu Pusdiklat Pajak.
BPPK menyelenggaran Diklat Berbasis E-learning PBB dan BPHTB untuk Pemda dengan tujuan melaksanakan fungsi Pusdiklat Pajak untuk membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang perpajakan serta memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pegawai Pemda yang akan menangani PBB – BPHTB.
Lain BPHTB, lain pula dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau kring pajak di 500200.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2011 juga ditetapan bebas fiskal luar negeri bagi siapapun yang mau bertolak ke luar negeri, baik yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun tidak.
Pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 bagi wajib pajak orang pribadi yang tak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang pergi keluar negeri wajib membayar fiskal luar negeri sebesar Rp 2,5 juta untuk pengguna pesawat udara dan Rp 1 juta bagi pengguna kapal laut, dan bebas fiskal luar negeri bagi yang memiliki NPWP.
2011: BPHTB resmi dipunggut pemerintah daerah, Bebas Fiskal
Labels: Kliping Pajak
Pajak Warteg , Warung Tegal bukan American Warteg

Sepekan belakangan ini, marak dibicarakan adanya pajak yang akan dikenakan pada Warung Tegal (Warteg). Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jadi sah-sah saja warteg dikenakan pajak sebagaimana restoran pada umumnya. Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sependapat dengan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memungut pajak daru Warteg , "Ya sebenarnya untuk asas keadilan, karena warteg juga ada yang omsetnya besar, dan selama ini tidak kena pajak," katanya.
sejalan dengan Ketua DPRD, Kepala Dinas Perpajakan DKI Iwan Setiawandi menjelaskan pajak restoran berlaku terhadap perusahaan atau pribadi yang menyediakan jual beli makanan dan minuman dengan omset lebih dari Rp60 juta per tahun. Jadi di Warteg yang kena pajak adalah warteg dengan omzet di atas Rp 60 Juta per tahun. “Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Kamis (2/12/2010).
Undang-undang telah mengatur, pejabat yang berwenang pun ‘merestui’, namun alangkah bijaknya kalau hal itu ditinjau ulang. Bukan tidak mungkin hal ini justru akan sengsarakan rakyat dan pengusaha. Tidak terbayangkan bagaimana repotnya para Pengusaha warteg itu dalam membuat pembukuan, pencatatan dan sebagainya. Terus kalau mereka tidak paham dengan pencatatan akuntansi, Apakah mereka harus mempekerjakan satu petugas khusus sebagai akuntan?
Belum lagi menanggapi berbagai protes dari para pembeli, yang mungkin mengeluhkan kenaikan harga. Atau jangan-jangan para pengusaha akan membuat semacam pamflet atau daftar harga atau apalah itu seperti American Warteg (baca: AW). Mereka membuat besar-besar gambar dan daftar harga yang ditempel di depan Warung/di dalam warung, tidak lupa disertai tanda bintang (*) pada setiap harga. Kemudian di pojok kiri/kanan bawah kita akan membaca tulisan kecil berupa ket: (*) harga belum termasuk Pajak.
*ilustrasi gambar: mataponsel
Labels: Kliping Pajak
